Update Dugaan Keracunan MBG Bawang Batang Tembus 498 Orang – 62 Masih Dirawat di RSUD Batang, Wabup Suyono: Jangan Sampai Terulang!

BATANG – pejuang24news.id – Jumlah warga yang diperiksa setelah mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Bawang, Kabupaten Batang, mencapai 498 orang.

Data tersebut merupakan pembaruan yang diterima Wakil Bupati Batang Suyono hingga Rabu (23/9/2026) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

“Perkembangan hari ini, pagi ini saya belum dapat laporan dari Kapus Bawang. Tapi tadi malam saya sudah di-update sampai jam 21.30, terperiksa itu 498, dirujuk 159, rawat jalan 319, rawat inap Puskesmas Bawang 20,” kata Suyono, Jumat (25/9/2026).

Selain Puskesmas Bawang, penanganan juga dilakukan di RSUD Batang. Suyono menyebut terdapat 90 pasien yang ditangani di rumah sakit tersebut. Dari jumlah itu, 28 pasien telah diperbolehkan pulang sehingga masih terdapat 62 pasien yang menjalani perawatan berdasarkan data yang diterimanya.

“Yang hari ini di Rumah Sakit Batang itu 90. Sudah pulang 28, tinggal 62,” ujarnya.

Suyono menyampaikan kondisi pasien yang ditemuinya di RSUD Batang mulai membaik. Ia berharap pasien yang kondisinya telah memungkinkan dapat segera kembali ke rumah setelah mendapatkan penanganan medis.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Suyono mengecek langsung kondisi warga yang menjalani perawatan di RSUD Batang. Ia menyapa sejumlah pasien sekaligus melihat kondisi ruang perawatan.

“Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, semuanya teratasi dengan baik. Meskipun harus menambah bed-bed yang ada, ditambah dari BPBD yang membantu dan PMI,” katanya.

Menurut Suyono, penanganan pasien dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Penambahan tempat tidur dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan apabila jumlah pasien yang datang bertambah.

Wabup: Telur Cukup Direbus, Jangan Pakai Bumbu Kedaluwarsa

Meski kondisi pasien mulai membaik, Suyono meminta kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ia meminta seluruh SPPG di Kabupaten Batang memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG.

“Saya ikut prihatin. Tapi ini jangan sampai terulang lagi. SPPG-SPPG yang ada di Batang khususnya harus memperhatikan SOP,” tegasnya.

Suyono menilai MBG merupakan program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak. Karena itu, proses penyediaan makanan harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat aman dikonsumsi.

“Ini program yang baik, jangan sampai hasilnya tidak baik. Nanti justru masyarakat yang kecewa. Ini program negara yang sangat baik karena meningkatkan gizi untuk masa depan anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan koordinator wilayah terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Batang. Suyono juga memberikan masukan mengenai pengolahan telur yang menjadi salah satu menu makanan MBG. Menurut dia, menu tersebut dapat dibuat dengan proses yang lebih sederhana.

“Saya sudah telepon Korwil. Kalau di Kabupaten Batang, SPPG, telur cukup direbus atau digoreng mata sapi saja. Tidak usah ada tambahan bumbu,” katanya.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahan tambahan makanan yang digunakan memenuhi standar dan tidak bermasalah.

“Nanti kalau bumbunya kedaluwarsa malah seperti kejadian seperti ini,” ujarnya.

Selain proses pengolahan, Suyono mendorong adanya pemeriksaan makanan sebelum disajikan kepada penerima manfaat. Menurut dia, makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi harus dihentikan distribusinya.

“Saya pesan jangan menolak. Tapi sebelum diberikan harus dicek dulu oleh kader kesehatan, makanan ini bisa dimakan atau tidak. Kalau tidak bisa dimakan, jangan disajikan,” katanya.

Terkait usulan agar makanan dicicipi terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada anak-anak, Suyono menyatakan setuju dengan prinsip tersebut. Ia mengatakan pemeriksaan tidak harus dilakukan oleh guru. Pengecekan dapat melibatkan ahli gizi maupun tenaga kesehatan yang berada di lokasi.

“Saya setuju. Saya di Bawang pernah menyampaikan saat Perses 9 MBG, sekolah harus memastikan bahwa makanan ini sehat dan bisa dimakan,” ujarnya.

“Siapa yang nyicipi? Ya monggo ahli gizinya atau ahli kesehatan yang di situ, tidak harus gurunya,” lanjut Suyono.

Ingatkan Potensi Korupsi Jika Potong Porsi

Suyono mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG setelah kejadian di Kecamatan Bawang. Ia mengaku telah meminta seluruh SPPG di Kabupaten Batang lebih berhati-hati dalam menjalankan program tersebut.

“Saya sudah telepon untuk dilakukan, dipanggil semua SPPG agar lebih berhati-hati. Saya sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan SPPG penuh. Saya sampaikan apa adanya, hasil ini seperti ini, kritik masyarakat seperti ini, itu semua harus dibenahi,” katanya.

Selain aspek keamanan pangan, Suyono juga menyinggung pengelolaan anggaran dan komposisi makanan. Ia meminta pengelola SPPG tidak mengurangi nilai bahan makanan atau porsi yang menjadi hak penerima manfaat.

“Jangan sampai memotong irisan yang mengurangi jumlah nilai uang yang disajikan, karena itu mesti menjadi nilai korupsi,” ujarnya.

Suyono kemudian memberikan ilustrasi mengenai kemungkinan pengurangan jumlah bahan makanan dari ketentuan yang seharusnya. Ia mengingatkan pengelola SPPG agar berhati-hati karena program tersebut menggunakan anggaran negara.

“Meskipun barang harusnya irisannya jumlahnya 8.000 misalkan, diiris-iris menjadi jumlah 6.000, itu kan korupsi. Tingkatannya sudah korupsi, bisa dilaporkan menjadi pidana. Maka hati-hati semuanya,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan peringatan Suyono mengenai kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan pengurangan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Di tengah penanganan ratusan warga, Suyono menilai pemerintah perlu hadir terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Menurut dia, persoalan pembiayaan maupun pertanggungjawaban dengan pengelola SPPG dapat dibahas setelah penanganan masyarakat berjalan.

“Kita awal itu harus hadir sebagai negara. Nanti bisa dikomunikasikan pada yang mempunyai pemilik SPPG itu sendiri. Tapi negara harus hadir dulu, agar masyarakat tidak bingung siapa yang membiayai,” ujarnya.

Hingga Jumat (25/9/2026), penanganan warga terdampak masih berlangsung. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga masih perlu memastikan penyebab kejadian melalui pemeriksaan medis dan pengujian sampel makanan sesuai prosedur.